Properti Manajemen Pemeliharaan Software Akuntansi

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Software Akuntansi Laporan Keuangan Terbaik - Pada dasarnya, pembentukan pemerintah Indonesia berhubungan erat dengan misi yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Misi tersebut merupakan dasar dari kewenangan pemerintah didalam menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahannya baik tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Instansi-instansi sebagai pelaksana yang dibentuk pemerintah untuk menangani urusan-urusan pemerintahannya, merupakan salah satu penentu berjalannya misi dengan baik untuk mencapai cita-cita negara Indonesia , yaitu terlindungnya segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, majunya kesejahteraan umum, cerdasnya kehidupan bangsa dan ikut aktifnya Indonesia melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pemerintah daerah di Indonesia memegang peranan yang penting dalam sistem pemerintahan Nasional. Pemerintahan di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok besar menurut tingkatannya, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah Provinsi dan pemerintah daerah kabupaten dan kota (pengganti sebutan pemerintah tingkat II dan kotamadya) yang semuanya tunduk pada UUD 1945. Hal tersebut terutama tampak dari adanya Undang-Undang dan Peraturan lainnya yang banyak memberikan porsi kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau lebih dikenal dengan Otonomi Daerah .

Software Akuntansi Laporan Keuangan Terbaik - Sejak digulirkannya Undang-Undang No. 22 dan 25 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang – Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004, tentang otonomi daerah, khususnya dibidang keuangan daerah. Pemerintah pusat sibuk melengkapi perangkat hukum untuk melaksanakan undang – undang tersebut. Undang-Undang No.22 tahun 1999 atau UU No. 24 Tahun 2004 tersebut berisi perlunya otonomi daerah Laporan Keuangan, sehingga undang-undang tersebut sering disebut dengan Undang-Undang Otonomi Daerah. Otonomi daerah adalah wewenang yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut kehendak sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat telaksananya otonomi daerah tesebut perlu dibuat peraturan peraturan lanjutan dari undang-undang tersebut.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undanag Dasar 1945, pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otnomi dan tugas pemerintahan (medebewind) ,Software Akuntansi diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pengingkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat melalui peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan adanya otonomi daerah pemerintah daerah berusaha mengembangkan dan meningkatkan perannya dalam bidang ekonomi dan keuangan serta . Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan sebagai upaya peningkatan kesatuan bangsa. Untuk menghadapi globalisasi perekonomian dan pembangunan nasional yang menekankan pada pelaksanaan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggungjawab.

Salah satu potensi pemerintah daerah diantaranya berasal dari penerimaan pajak daerah yang merupakan bagian dari pendapatan asli daerah (PAD).. Karena sektor pajak Software Akuntansi merupakan salah satu sektor yang merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting dalam rangka menuju pembiayaan pembangunan, meningkatkan kesejahteraann masyarakat yang merupakan tujuan dari otonomi daerah. Sektor pajak daerah ini terdiri dari pajak propinsi dan pajak kabupaten kota.

Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah Kota Tasikmalaya dengan Dinas Pendapatan berusaha mengamankan penerimaan dari sektor daerah ini, salah satunya yaitu mengamankan penerimaan pajak hotel dan restoran. Pajak Hotel dan Restoran ini di Kota Tasikmalaya merupakan pajak yang memberikan sumbangan terbesar dalam penerimaan pajak daerah.

Oleh karena itu, untuk mengamankan atau memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak ini, maka diperlukan apa yang disebut dengan pengawasan. Karena pada hakekatnya setiap kegiatan dalam organisasi sangat memerlukan apa yang disebut dengan pengawasan Software Akuntansi. Pengawasan bukan ditujukan untuk mencari-cari kesalahan atau mencari yang salah. Tetapi untuk menekan terjadinya kesalahan dan penyelewengan, serta dapat diatasi secepatnya jika kesalahan tersebut datang. Pengawasan terhadap Laporan Keuangan penerimaan pajak daerah ini, dalam hal ini Software Akuntansi Laporan Keuangan Terbaik.